Coretan Hati

Disini aku berdiri,....... di dalam sepi

Tiada saudara yang menemani, hanya teman yang mengerti.

Saudara ku pergi menghilang, meninggalkan ku seorang

Rintihan tajam membayang dalam kesedihan

 

Pedih perih,,,,.....tak terhingga

Dengan cucuran air mata

Kudengar do'a ibunda di Tanah sebrang

ingatkan pada putranya yang lara 

Betapa panjang penghalang yang membentang

Betapa curam jurang yang melintang

Tetapi,....... aku percaya

langkah ku pasti akan JAYA

Duka lara bersama air mata

Detup jantung yang semakin mereda

Kuserahkan senua ini pada-NYA

ya ALLAH,........... Tuhanku Yang Esa

BIOGRAFI K.H AHMAD DAHLAN

A.  Riwayat Hidup K.H Ahmad Dahlan

K.H Ahmad Dahlan dilahirkan di kampung Kauman, Yogyakarta tanggal dan bulan kelahirannya tidak ada catatan yang pasti. Tetapi mengenai tahunnya adalah 1285 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1968 Masehi.[1] Sumber lain ada yang menyebutkan pada tahun 1969.[2] Ketika masih kanak-kanak, beliau bernama Mohammad Darwis. Beliau dilahirkan dari satu keluarga yang taat beragama Islam. Ayahnnya bernama K.H Abu Bakar bin K.H Sulaiman, pejabat masjid di kesultanan Yogyakarta.[3]

Menurut buku Eyang Abdurrahman, Plasakuning, Yogyakarta, silsilah keturunan K.H Ahmad Dahlan dari garis ayahnnya dapat ditelusuri sampai Maulana Malik Ibrahim yang juga dikenal dengan nama Syekh Maghribi yang dalam sejarah merupakan mubaligh pertama yang meyiarkan agama Islam di pulau jawa (Jawa Timur) dengan carannya yang bijaksana, penuh keramah tamahan, sopan santun dan budi bahasa yang halus.[4] Sedangkan dari pihak ibunnya berasal dai Kiai Mohammad Ali – K.H Hasan – H. Ibrahim,[5] yang merupakan pejabat penghulu kesultanan. Melihat garis ketturunannya ini maka dapat dikatakan bahwa beliau anak orang yang beradadan berkedudukan baik di masyarakat.[6] Beliau merupakan anak ke empat dari tujuh bersaudara, yang terdiri dari lima perempuan dan dua laki-laki, diantarannya :

beradadan berkedudukan baik di masyarakat.[1] Beliau merupakan anak ke empat dari tujuh bersaudara, yang terdiri dari lima perempuan dan dua laki-laki, diantarannya :

1.      Nyai Chatib Arum

2.      Nyai Muhsinah (nyai Nur)

3.      Nyai Haji Sholeh

4.      Mohammad Darwis (KH Ahmad Dahlan)

5.      Nyai Abdurrahaman

6.      Nyai H.Mohammad Fekih (ibunda H. Ahmad Badawi)

7.      Mohammad Basyir.[2]

Karena sudah tiga kali KH. Abu Bakar selalu memperoleh anak perempuan maka betapa gembira hatinnya dengan kehadiran Mohammad Darwis sebagai anak laki-laki yang pertama dalam keluarga. Tentu ayahnnya amat sayang kepada Mohammad Darwis, demikian pula ibu dan kakak-kakaknya semua menyayanginnya. Meskipun demikian, Mohammad Darwis tidak menjadi anak manja. Ia penurut dan patuh terhadap perintah dan kehendak orang tuannya dan tidak sering berselisih dengan kakak-kakaknnya.

Mohammad Darwis juga menaruh hormat kepada anggota keluargannya yang lain seperti paman, nenek, kakek dan lain-lain. Selama masa kanak-kanak kehidupan Mohammad Darwis penuh kegembiraan. Ia sering bermain-main dengan kawan-kawannya. Mereka senang bergaul dengan Mohammad Daewis karena ia seorang anak yang jujur dan suka menolong. Ia jarang dan tidak begitu suka berkelahi. Teman-temannya tidak pernah mengganggu Mohammad Darwis, dan begitupun sebaliknnya. Bahkan, apabila teman-temannya saling berselisih, Mohammad Darwis sering sekali berusaha untuk melerai dan mendamaikan. Tetapi kalau ia di hina, tentu akan melawan. Mohammad Darwis juga anak yang berani dank eras dalam memertahankan kebenaran.

Memeng kawan-kawannya mencintai Mohammad Darwis. Lagi pula, Darwis mempunyai kelebihan lain. Ia pandai membuat barang mainan. Darwis juga berbakat teknik. Hasil karyannya itu tidak digunakan untuk dirinnya sendiri, tetapi dimanfaatkan oleh teman-temannya secara bersama-sama. Karena itu kawan-kawannya bertambah senang kepadannya. Sejak masa kanak-kanak, jiwa social telah bersemi pada diri Mohammad Darwis. Bekal kejiwaan itulah, yaitu jiwa kemasyarakatan, social dan ketekunan disertai oleh jiwa keberanian dan keagamaan yang dibawa dan dikembangkannya dalam hidupnnya sesudah dewasa merupakan amal perjuangan. Kebiasaan masa kanak-kanak tetap membekas di dalam jiwa Mohammad Darwis.[3]

K.H Ahmad Dahlan pernah kawin dengan Nyai Abdullah, janda dari H. Abdullah, pernah juga kawin dengan Nyai Rumu (bibi prof . A. Kohar Muzakir), adik ajengan penghulu Cianjur, dan konon beliau juga pernah kawin dengan Nyai Solikah, putrid kanjeng peghulu M. Syar’I, adiknnya Pakualam Yogya. Dan terakhir kawin dengan Siti Walidah (diakui sebagai pahlawan nasional) binti KH. MohammadFadhil (penghulu) bin Ibrahim, yang tak lain adalah sepupu KH Ahmad Dahlan sendiri. Yang mendampinginnya hingga meninggal dunia bertepatan dengan tanggal 23 Februari 1923 Masehi, bertepatan dengan 7 Rajab 1340 Hijriyah di Kauman Yogyakarta dalam usia 55 Tahun,[4] beliau terkenal dengan Nyai Ahmad Dahlan.

B. Latar Belakang Pendidikan KH. Ahmad Dahlan

Semasa kecilnya, Ahmad Dahlan tidak berstudi di sekolah formal, hal ini karena sikap orang-orang Islam pada waktu itu melarang anak-anaknnya memasuki sekolah Gubermen.[5] Oleh karena itu sebagaimana gantinnya Ahmad Dahlan diasuh dan di didik mengaji oleh ayahnnya sendiri.[6] Ia senang melihat orang belajar mengaji al-Qur’an dan ilmu agama. Ia tertarik pada masalah agama. Setiap petang, Mohammad Darwis mengaji dengan tekun. Mohammad Darwis mulai belajar mengaji sekitar tahun 1875, ketika menginjak usia 7 tahun. Pendidikan Mohammad Darwis adalah pendidikan pesantren. Pada waktu itu tidak ada anak-anak Kauman yang belajar di sekolah Gubernemen yang dianggap menyimpang bahkan kafir.[7]

Kemudian beliau meneruskan pelajaran mengaji tafsir dan hadis serta bahasa Arab dan fikih kepada beberapa ulama di Yogyakarta dan sekitarnnya. Setelah itu barulah beliau dimasukan ke sekolah dasar yang mempelajari materi-materi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnnya. Setelah dia dewasa dan telah menyelesaikan pendidikannya di pesantren Yogyakarta dan sekitarnnya, dengan bantuan kakaknnya yang bernama KH. Shaleh.[8] Pada usia 15 tahun, yaitu pada tahun 1883, Mohammad Darwis berangkat ke tanah suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5,[9] sekaligus melanjutkan studinnyauntuk memperdalam pengetahuannya tentang Islam, seperti seni membaca al-Qur’an, tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, ilmu hokum dan ilmu falaq (perbintangan).[10] Sekembalinnya dari kota Mekah, kira-kira ia berusia 20 tahun dan namannya diubah menjadi H. Ahmad dahlan

Pada akhir abad ke- 19, jarak antara Mekah dengan Yogyakarta masih terasa jauh. Alat komunikasi satu-satunya ialah yang belum modern pula. Pada waktu itu belum ada pesawat terbang. Orang Indonesia yang berangkat haji belum sebanyak seperti sekarang hitungannya, apalagi yang menetap di Mekah untuk belajar jumlahnnya tidak banyak. Tekad meninggalkan tanah air dan pergi ke luar negri untuk menuntut ilmu seperti yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan pada masa remaja remaja menunjukan bahwa beliau termasuk pemuda yang berani, tabah menderita dan bercita-cita tinggi. Hanya orang yang demikian yang dapat mengatasi kesulitan dan menjadi pemimpin, karena sejak muda beliau telah menunjukan sikap dan pemikiran sebagai seorang pemimpin.[11]

Selama berstudi di Mekah, tampaknnya tafsi Al-Manar yang tidak lain dikarang oleh Muhammad Abduh, mendapat perhatian serius dan yang paling digemarinnya. Tafsir ini memberikannya cahaya terang dalam hatinnya serta membuka akalnnya untuk berfikir jauh ke depan tentang eksistensi Islam di Indonesia, yang pada waktu itu masih sangat tertekan dari penjajah Belanda, ketika belajar di Mekah itulah ia juga dapat berkesempatan untuk dapat bertukar fikiran langsung dengan Rasyid Ridha, yang terkenal sebagai pembaharu Islam pada masanya. Pengalaman-pengalaman inilah yang mendorong ia tertarik untuk mengadakan perubahan-perubahan yang berarti dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia.[12]

Ketika beliau berada di mekah, beliau membuat terobosan baru dengan membuat tanda shaff dalam masjid agung dengan memakia kapur, tanda yang beliau berikan bertujuan untuk memberikan gambaran gambaran arah kiblat yang benar dalam masjid. Namun hal itu mendapat perlawanan dari petugas masjid setempat dan dengan cepat membersihkan lantai masjid dan tanda shaff yang dituliskan oleh beliau.

K.H Ahmad Dahlan sunguh-sunguh dalam mempelajari Ilmu, beliau banyak mempunyai kitab agama. Hamper semua kitab yang dipakai dalam berbagai pesantren sebagai kitab wajib atau perpustakaan yang dimiliki beliau secara pribadi. Beliau selalu mengikuti arus perkembangan ilmu, kitab-kitab terbitan baru dan karangan alim uama belakangpun selalu diikuti dengan seksama, beliau timbang-timbang dan kaji dengan teliti. Boleh dikatakan bahwa beliau merupakan seorang intelektual atau cendikiawan agama pada waktu itu.[13]

Dalam riwayat hidupnnya akan terbukti bahwa Kiai membaca buku sekedar menambah ilmu tetapi dari bacaan-bacaan itu dipetik hikmahnya untuk jalan atau dasar amal nyata bagi kehidupan umat dan umat islam pada khususnya. Bagi K.H Ahmad Dahlan, belajar atau membaca buku bukan untuk sekedar intelektualisme, tetapi di praktekan, diterapkan dalam kehidupan yang sebenarnnya. Kaena itu, dapat dimengerti mengapa KH Ahmad Dahlan itu tidak meninggalkan buku-buku yang berisi renungan, analisis, maupun ilmu yang tinggi-tinggi tentang kegagamaan.

Tujuan mengangsu ilmu dari buku-buku memang tidak untuk menimbulkan kitab baru meskipun hal seperti itu adalah juga diperlukan, tetapi untuk mengambil pokok-pokok pikiran guna bertindak, berbuat dan beramal. Itulah kepribadian KH Ahmad Dahlan yang langsung menjawab permasalahan realitas kehidupan.

Sepulangnnya dari Mekah, yang pertama dilakukan beliau adalah mengganti namannya menjadi Ahmad Dahlan, yang diambil dari seorang mufti yang terkenal dari mazhab Syafe’I di Mekah, yaitu Ahmad bin Zaini Dahlan.[14]

Setelah itu ia memberikan pengajaran kepada berbagai macam sekolah (pesantren). Beliau mengajar ke beberapa kota sambil menawarkan penjualan batiknnya kepda setiap orang. Hal ini dilakukan guna membantu kesulitan orang tuannya.

Adapun sebagai ulama Islam, beliau merupakan seorang yang memiliki otak berlian dan jiwa toleran yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pribadinnya yang memberikan perhatian utamannya pada kehidupan  religious, ketidak efisienan pendidikan agama, aktifitas misionais Kristen dan sikap anti agama dari kaum cerdik pandai. Dari sinilah beliau disebut sebagai pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi kepada sikap moderat dan toleransi agama.[15]

Setelah ayahnya wafat, beliau menggantikan kedudukannya, dan diangkatlah beliau oleh Sri Sultan menjadi khatib masjid besar Kauman Yogyakarta dan dianugrahi gelar Khatib Amin dikarenakan pengetahuan dan pengalaman beliau yang dianggap lebih luas. Sambil berdagang batik, beiau menyebarkan agama dan terus mengajar. Beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun  1903, beliau kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji lagi. Sepulangnnya dari naik haji inilah ia mendapat sebutan Kiai dari masyarakatnnya, dan sejak itulah dimana-mana beliau dikenal dengan nama KH Ahmad Dahlan.[16]

Dalam hal ini menarik juga untuk dikemukakan bahwa 90 tahun kemudian (tahun 1989), di Indonesia masih dilontarkan suara terhadap para ulama sebagai berikut : “Ulama akan semakin ditinggalkan untuknnya jika tidak bias menerjemahkan keagamaan secara kontekstual untuk menjawab permasalahan realitas kehidupan.” Cara menjawab permasalahan mutakhir dengan sekedar memproduksi rujukan “kitab kuning” tidak mencukupi lagi. Lagi pula, diantara para ulama kurang bersikap keritis, padahal ulama dahulu saling mengadakan keritik, misalnnya Al-Ghazali dengan Ibnu Rusdi. Hendaknnya seorang ulama itu menjadi ulama intelektual sekaligus “Intelektual agama”.

Kalau kita perhatikan dengan seksama, KH Ahamd Dahlan pada awal abad ke-20 sudah menyadari sinyalemen seperti itu. KH Ahmad Dahlan sudah merintis cara baru dalam membina umat, yaitu bersama-sama mengamalkan ayat demi ayat al-Qur’an yang sudah dibaca, dihafal dan difahami kedalam tindakan nyata.[17]

Pengalaman pendidikannnya, sejak dari pesantren hingga studi di Mekah, memungkinkan beliau untuk melakukan pembaharuan dalam pergerakan Islam di Indonesia, karena melihat banyaknnya pengalaman keislaman masyarakat menurut beliau tidak sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan al-hadis. Begitu pula pergaulannya yang luas dengan berbagai kalangan telah merangsang beliau untuk melakukan pembaharuan, termasuk dalam bidang pendidikan. Meskipun ia aktif dalam bidang pendidikan dan da’wah keagamaan, tetapi kegiatan sehari-hari KH Ahmad Dahlan adalah berdagang yang mengharuskannya bepergian ke berbagai kota dan desa.[18]

C. Latar Belakang Sosial KH Ahmad Dahlan

Secara tradisional, seseorang dipengaruhi factor geografis yang menunjukan bahwa latar belakang social berpengaruh terhadap proses pendewasaaannya. Kampung Kauman sebagai tempat kelahiran Darwis kecil terkenal sebagai daerah lingkungan santri. Menurut pandangan Pijper, Kauman yang terletak di dekat masjid yang besar memnungkinkan sebagai penjelmaan dari keinginan untuk dekat kepada sesuatu “yang suci”.

KH Ahmad Dahlan dibesarkan dalam lingkungan masyarakat Kauman, dan oleh karena itu sangat dipengaruhi oleh tradisi social daerah tersebut. Pengaruh itu nampak dari kebiasaan-kebiasaannya yang ulet dalam memperdalam pengetahuan keagaman.

Darwis sejak kecilnnya tidak dididik pada lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda, karena barang siapa yang memasukan anaknnya ke sekolah tersebut akan dianggap sebagai orang kafir karena telah memasuki pola kehidupan kafir Belanda. Namun berarti Darwis tidak menuntut pengetahuan sebagai alternative, oleh ayahnnya ia di didik sendiri melalui cara pengajian. Ketika beliau telah dianggap memiliki pengetahuan keislaman yang cukup beliau kemudian dikenal untuk belajar pada beberapa guru mengaji yang lain. Pada saat itu (abad 19) memang berkembang tradisi mengirimkan anak kepada guru untuk menuntut ilmu. Pada saat itu menurut Steer Brink ada lima kata gori guru: guru ngaji Qur’an, guru kitab, guru tarekat, guru ilmu gaib dan guru yang tidak menetapp di suatu tempat.

Sebagai seorang ulama, beliau berusaha untuk mendalami terus ilmu yang ditekuni dengan tidak mengabaikan keluargannya. Melalui usahannya yang semakin maju beliau memperoleh perluasan cakrawala berfikir karena pada saat itu sambil mempromosikan barang dagangannya beliau mendatangi para ulama setempat untuk bertukar fikiran. Dialog-dialog keagamaan telah mendorong beliau untuk mengembangkan berbagai pemikiran tentang re-orientasi pengamalan ajaran agama secara benar, sesuai dengan semangat dan ajaran aslinnya. Meskipun pemikiran ini memperoleh tanggapan yang berbeda-beda.[19]

Dari uraian diatas, ada banyak pelajaran hidup yang dapat kita petik dalam beajar mendidik dan bermasyarakat. Sikap dan sifat beliau yang istiqamah, bersemangat dan toleran dalam hidup merupakan modal dasar dalam perjuangan beliau untuk merubah realitas kehidupan di masyarakat yang dianggap konservatif terhadap perubahan positif. Al-hasil dari semua yang beliau perjuangkan menarik banyak perhatian masyarakat sehingga beliau dijuluki dengan gelar al-amin.

---

[1] Hasbullah, Op.Cit, 133

[2] Kutoyo, Op.Cit, h.41-42

[3] Ibid, h,42-43

[4] Hasbullah, Op.Cit, h.114

[5] Hasbullah, SejarahPendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta : Grafindo Persada, 1995), h.95

[6] Hasbullah, Loc.Cit, h.114

[7] Kutoyo, Loc.Cit, h.43

[8] Hasbullah, Op.Cit, h.114-115

[9] Kutoyo, Op.Cit, h.43

[10] Hasbullah, Op.Cit, h.115

[11] Kutoyo, Op.Cit, h.44

[12] Kutoyo, Ibid, h.44-45

[13] Hasbullah, Loc.Cit, h.115

[14] Hasbullah, Loc.Cit, h.115-116

[15] Suwito dan Fauzan, Loc.Cit, h.325

[16] Hasbullah, Op.Cit,h.116

[17] Kutoyo, Loc.Cit, h.45-46.

[18] Suwendi, Op.Cit, h.92.

[19] Suwito dan Fauzan, Loc.Cit, h.332-333

---

[1] Sutrisno Kutoyo, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan penyerikatan Muhammadiyah, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h.40

[2] Deliar Noer, Gerakan Moderen dalam Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta : LP3ES, 1985), h.85

[3] Op.Cit,h.40

[4] Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta : Grafindo Persada, 1996), h.133

[5] Kutoyo, Loc.Cit, h.40

[6] Hasbullah, Op.Cit, 133

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Hukum adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum yang berlaku di masyarakat. Selain norma hukum, ada norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma merupakan kaidah – kaidah atau penuntun tingkah laku yang seharusnya dilakukan. Norma memiliki sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut. Norma hukum beserta sanksinya di tegakan oleh negara untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penegak hukum.

      Kaidah hukum dapat juga berasal dari kebiasaan atau adat yang berlaku dalam masyarakat, sehingga kebiasaan yang ada dalam masyarakat lama kalamaan dapat tumbuh menjadi hukum adat. Dalam keadaan yang demikian dapat dikatakan bahwa kebiasaan dan adat merupakan faktor pembentukan hukum.

B.     Tujuan

1.      Diharapkan mengetahui sistem hukum dan peradilan nasional

2.      Mengetahui peran lembaga – lembaga peradilan

3.      Menunjukan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

4.      Ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

5.      Berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

C.    Rumusan Masalah

1.      Apa yang dimaksud hukum ?

2.      Apa sajakah azas dan tujuan hukum ?

3.      Berdasarkan pengggolongan hukum, hukum ada beberapa macam. Apa sajakah itu ?

4.      Bagaimana sistem hukum di Indonesia ?

5.      Bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia ?

6.      Bagaimana berperan serta dalam penanggulangan korupsi ? 

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Hukum

Hukum sesungguhnya adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Norma hukum yang selanjutnya disebut hukum merupakan noma yang berbeda dari 3 norma sebelumnya yaitu, norma agama, kesopanan dan norma kesusilaan. Hukum juga dapat diartikan sebagai:

1. Hukum memiliki unsur perintah dan larangan.
2. Hukum merupakan kaidah atau norma yang harus ditaati yang bersifat memaksa.

Unsur memaksa ini berarti bagi barang siapa yang melanggarnya akan memperoleh atau dikenai sanksi. Sanksi ialah akibat dari suatu reaksi atau suatu perbuatan, terutama dari pihak pemerintah yang bertugas untuk mempertahankan pelaksanaan hukum.

Menurut pasal 10 KUHP, macam-macam sanksi sebagai berikut :

1. Sanksi pokok terdiri atas :

1)      Hukum mati

2)      Penjara

3)      Kurungan serta denda

2. Sanksi tambahan terdiri atas :

1)      Pencabutan hak-hak ter tertentu

2)      Perampasan barang-barang tertentu

3)      Pengumuman keputusan hakim

B.     Azas dan Tujuan Hukum

Setiap sitem hukum memiliki azas atau prinsip sebagai suatu pikiran dasar yang umum sifatnya atau belakang dari peraturan hukum yang muncul. Azas hukum mejadi norma dasar serta menjadi petunjuk arah penbentukan hukum.

Azas hukum terdiri atas dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus

1. Asas hukum umum adalah asas yang berhubungan dengan keseluruhan  bidang    hukum.

Scolten mengemukakan adanya lima asas hukum umum yang berlaku universal yang berlaku pada semua sistem hukum – asas tersebut adalah asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk.

2. Asas hukum khusus adah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu.contoh  sebagai berikut :

1)      hukum pidana berlaku atas praduga tak bersalah

2)      hukum perdata berlaku asas pacta sunt servanda, abus de droit,asas konsensualisme.

Menurut Gustau Rad Bruch ( Ahli filsafat Jerman ) menyatakan bahwa hukum memiliki ide dasar hukum yang mencakup tiga unsur, yaitu :

a.       Gerechtigheit ( unsur keadilan )

b.      Zeck maessigkeit ( unsur kemanfaatan )

c.       Sicherheit ( unsur kepastian )

Hukum bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum harus bersendikan pada rasa keadilan di masyarakat. Berkenaan dengan tujuan hukum, para pakar hukum memiliki pendapat yang berbeda – beda :

a.       Prof. Subekti. S.H. Menyatakan tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

b.      Prof. Van Apel dorn, menyatakan tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

c.       Purnadi dan Surjono Sukanto, menyatakan tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

Dalam literatur hukum, dikenal ada dua teori tentang tujuan hukum yaitu teori etis dan teori utilities. Teori etis mendasarkan pada etika. Menurut teoritis hukum bertujuan untuk semata – mata mencapai keadilan, menberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Hukum tidak identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu untuk mewujudkan keadilan.

Menurut teori utilities, hukum bertujuan untuk memberikan faedah bagi sebanyak – banyaknya orang dalam masyarakat. Pada hakekatnya tujuan hukum adalah bisa memberikan kebahagiaan dan kenikmatan yang besar bagi jumlah yang terbesar.

C.    Penggolongan Hukum

1.      Hukum berdasarkan sumbernya

Berdasarkan sumbernya hukum dibedakan menjadi Undang – undang, kebiasaan, traktat dan yurisprudensi. Hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan disebut hukum Undang – undang. Hukum yang berasal dari adat disebut hukum adat atau kebiasaan. Hukum yang dibuat oleh negara – negara yang mengadakan perjanjian disebut hukum traktat. Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim disebut hukum yurisprudensi.

2.      Hukum berdasarkan tempat berlakunya

Dapat dibedakan menjadi hukum nasional, hukum internasional dan hukum lokal. Hukum yang berlakunya dalam suatu negara disebut Hukum Nasional. Hukum yang mengatur hubungan antar negara disebut Hukum Internasional. Hukum yang menyangkut dua negara disebut Bilateral. Sedangkan hukum yang menyangkut lebih dari dua negara disebut Multilateral. Hukum suatu negara yang berlaku di negara lain disebut Hukum Asing. Hukum yang berisi kumpulan norma atau kaidah yang ditetapkan oleh gereja dan berlaku bagi para anggotanya disebut Hukum Gereja.

3.      Hukum berdasarkan waktu berlakunya

Terdiri atas hukum positif ( Ius constitutum )  dan hukum yang di citakan  ( Ius constituendum ). Hukum yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu disebut tata hukum. Hukum yang sedang dalam proses yang diharapkan yang berlaku pada masa yang akan datang dan merupakan hukum yang dicita – citakan disebut Ius constituendum.

4.      Hukum berdasarkan isinya

Terbagi atas hukum perdata atau privat dan hukum publik. Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan disebut hukum perdata, sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan negara disebut hukum publik.

5.      Hukum berdasarkan cara mempertahankannya

Terbagi atas hukum material dan hukum formil. Hukum yang memuat peraturan yang mengatur hubungan dan kepentingan yang berwujud perintah dan larangan disebut Hukum Material, sedangkan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan berlakunya hukum material disebut Hukum acara atau Formal.

6.      Hukum berdasarkan bentuk atau wujud

Terbagi atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam peraturan tertulis, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat dan ditaati dalam kebiasaan.

7.      Hukum berdasarkan sanksi atau sifat

Terbagi atas hukum yang sifatnya mengatur dan hukum yang sifatnya memaksa.

D.    Sistem Hukum di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat. Negara Indonesia juga negara hukum, untuk mewujudkan negara hukum maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional mutlak diperlukan.

      Sampai sekarang bangsa Indonesia belum secara keseluruhan memiliki hukum nasional yang dibuat oleh bangsa sendiri. Untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum dan belum dibuat yang baru sesuai dengan UUD 1945 maka Indonesia memberlakukan hukum – hukum warisan kolonial yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan negara hukum Indonesia.

      Hukum nasional yang merupakan warisan dari zaman kolonial, antara lain :

1.      Kitab Undang – undang hukum pidana ( KUHP ).

2.      Kitab Undang – undang hukum perdata ( KUH Perdata )

3.      Kitab Undang – undang hukum dagang ( KUHD )

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah dilakukan kodifikasi. Sebagian besar dari aturan – aturan pidana telah disusun dalam suatu kitab Undang – undang, yaitu KUH Pidana. Sebagian besar lagi terbesar dalam berbagai peraturan perundang – undangan.

E.     Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi termasuk tindak kejahatan ( tindak pidana ), korupsi merupakan suatu pelanggaran hukum menurut ketentuan Undang – undang. Korupsi merupakan salah satu dari istilah KKN yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Istilah KKN muncul dan mulai dikenal luas sejak berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dianggap banyak melakukan KKN sehingga menyebabkan pemerintahan Orde Baru  jatuh. Sejak saat itu sampai sekarang selalu di dengung – dengungkan perlunya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pemberantasan KKN di yakini mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan menciptakan rasa keadilan.

      Menyadari betapa berbahayanya korupsi, maka sejak era reformasi pemerintah Indonesia secara serius melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk Undang – undang dan lembaga yang secara khusus menangani masalah korupsi. Undang – undang tersebut adalah Undang – undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang – undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga yang secara khusus menangani masalah korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

      Istilah korupsi berasal dari kata corruptio yang artinya pengrusakan, pembusukan atau penyuapan. Korupsi berarti penyelewengan uang negara, perusahaan atau milik umum lainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi menurut ketentuan Undang – undang No.31 tahun 1999 adalah:

1.   Melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain  atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2.    Melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain membentuk Undang – undang pemberantasan korupsi, pemerintah juga membentuk lembaga yang menangani korupsi yaitu KPK. Pembentukan KPK merupakan amanat dari Undang – undang No.31 tahun 1999 Pasal 43, yaitu perlunya dibentuk komisi pemberantasan tindak korupsi. Tugas dan wewenang pokoknya adalah melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

      Lembaga lain yang menangani korupsi adalah Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Timtas Tipikor ), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN ) dan Komisi Ombusman Nasional.

      Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap Instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Tindakan – tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) berwenang untuk :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada Instansi yang terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

F.     Berperan Serta Dalam Penanggulangan Korupsi

Korupsi sangat merugikan keuangan negara. Uang negara yang seharusnya untuk pembangunan bisa habis karena bisa dikorupsi oleh pejabat negara. Akibatnya, dapat menyengsarakan rakyat dan menciptakan ketidak adilan. Korupsi telah menjadi penyakit bangsa dan ancaman kelangsungan hidup dimasa depan. Oleh karena itu semua warga negara harus ikut serta terlibat dalam upaya penanggulangan korupsi.

      Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya korupsi. Usaha tersebut antara lain :

1.  Membuat dan melaksanakan Undang – undang yang berkaitan dengan korupsi seperti Undang – undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan Undang – undang No.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

2.      Membentuk lembaga yang memiliki tugas khusus menangani korupsi.

3.  Pemerintah mengumumkan harta kekayaan seorang pejabat negara sebelum atau pun sesudah menjabat.

4.  Mengangkat sumpah jabatan yang salah satu isi sumpah tersebut di antaranya adalah tidak akan melakukan korupsi dan bersedia mundur bila terbukti melakukan korupsi.

Namun demikian, upaya penanggulangan korupsi membutuhkan peran serta bersama masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta untuk menanggulangi korupsi, peran serta masyarakat tersebut dapat diwujudkan  dalam bentuk berikut ini :

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani  perkara tindak pidana korupsi.
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.
5. Hak untuk memperoleh perlindungan dalam hal :

a.       Melaksanakan haknya sebagaimana tersebut diatas.

b.   Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

 

BAB III

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Hukum juga merupakan kaidah atau norma atau peraturan hidup, tetapi mempunyai daya memaksa agar berlakunya dapat lebih terjamin karena bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat.

Hukum adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwenang yang sifatnya mengikat dan memaksa dengan tujuan mengatur tindakan manusia dalam lingkungan kehidupan.

Klasifikasi hukum dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, daerah berlakunya, waktu berlakunya, isi, sifat, dan cara mempertahankan atau fungsinya. Hukum juga dapat di klasifikasikan berdasarkan lapangan hukumnya.

B.     Saran

1.      Warga seharusnya bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah korupsi.

2.      Warga sehasurnya ikut serta memberantas korupsi.

3.      Warga negara seharusnya berperan aktif dalam memberantas KKN di segala bidang.

4.      Tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

5.      Pemerintah seharusnya dapat memberi sanksi yang berat bagi siapa saja yang melakukan korupsi atau KKN.